SEJARAH SINGKAT PROPINSI SULAWESI TENGAH

Sejarah Sulawesi Tengah.
Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk tahun 1964. Sebelumnya Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah keresidenan di bawah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara-Tengah. Provinsi yang beribukota di Palu ini terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 13/1964.
Seperti di daerah lain di Indonesia, penduduk asli Sulawesi Tengah merupakan percampuran antara bangsa Wedoid dan negroid. Penduduk asli ini kemudian berkembang menjadi suku baru menyusul datangnya bangsa Proto-Melayu tahun 3000 SM dan Deutro-Melayu tahun 300 SM. Keberadaan para penghuni pertama Sulawesi Tengah ini diketahui dari peninggalan sejarah berupa peralatan dari kebudayaan Dongsong (perunggu) dari zaman Megalitikum.
Perkembangan selanjutnya banyak kaum migran yang datang dan menetap di wilayah Sulawesi Tengah. Penduduk baru ini dalam kehidupan kesehariannya bercampur dengan penduduk lama sehingga menghasilkan percampuran kebudayaan antara penghuni lama dan baru. Akhirnya, suku-suku bangsa di Sulawesi Tengah dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu, Palu Toraja, Koro Toraja, dan Poso Toraja.
Pada abad ke 13, di Sulawesi Tengah sudah berdiri beberapa kerajaan seperti Kerajaan Banawa, Kerajaan Tawaeli, Kerajaan Sigi, Kerajaan Bangga, dan Kerajaan Banggai. Pengaruh Islam ke kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah mulai terasa pada abad ke 16. Penyebaran Islam di Sulawesi Tengah ini merupakan hasil dari ekspansi kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Pengaruh yang mula-mula datang adalah dari Kerajaan Bone dan Kerajaan Wajo.
Pengaruh Sulawesi Selatan begitu kuat terhadap Kerajaan-Kerajaan di Sulawesi Tengah, bahkan sampai pada tata pemerintahan. Struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah akhirnya terbagi dua, yaitu, yang berbentuk Pitunggota dan lainnya berbentuk Patanggota.
Pitunggota adalah suatu lembaga legislatif yang terdiri dari tujuh anggota dan diketuai oleh seorang Baligau. Struktur pemerintahan ini mengikuti susunan pemerintahan ala Bone dan terdapat di Kerajaan Banawa dan Kerajaan Sigi. Struktur lainnya, yaitu, Patanggota, merupakan pemerintahan ala Wajo dan dianut oleh Kerajaan Palu dan Kerajaan Tawaeli. Patanggota Tawaeli terdiri dari Mupabomba, Lambara, Mpanau, dan Baiya.
Pangaruh lainnya adalah datang dari Mandar. Kerajaan-kerajaan di Teluk Tomini adalah cikal bakalnya berasal dari Mandar. Pengaruh Mandar lainnya adalag dengan dipakainya istilah raja. Sebelum pengaruh ini masuk, di Teluk Tomini hanya dikenal gelar Olongian atau tuan-tuan tanah yang secara otonom menguasai wilayahnya masing-masing.  Selain pengaruh Mandar, kerajaan-kerajaan di Teluk Tomini juga dipengaruhi  Gorontalo dan Ternate. Hal ini terlihat dalam struktur pemerintahannya yang sedikit banyak mengikuti struktur pemerintahan di Gorontalo dan Ternate tersebut. Struktur pemerintahan tersebut terdiri dari Olongian (kepala negara), Jogugu (perdana menteri), Kapitan Laut (Menteri Pertahanan), Walaapulu (menteri keuangan), Ukum (menteri perhubungan), dan Madinu (menteri penerangan).
Dengan meluasnya pengaruh Sulawesi Selatan, menyebar pula agama Islam. Daerah-daerah yang diwarnai Islam pertama kali adalah daerah pesisir. Pada pertengahan abad ke 16, dua kerajaan, yaitu Buol dan Luwuk telah menerima ajaran Islam. Sejak tahun 1540, Buol telah berbentuk kesultanan dan dipimpin oleh seorang sultan bernama Eato Mohammad Tahir.
Mulai abad ke 17, wilayah Sulawesi Tengah mulai masuk dalam kekuasaan kolonial Belanda. Dengan dalih untuk mengamankan armada kapalnya dari serangan bajak laut, VOC membangun benteng di Parigi dan Lambunu. Pada abad ke 18, meningkatkan tekanannya pada raja-raja di Sulawesi Tengah. Mereka memanggil raja-raja Sulawesi Tengah untuk datang ke Manado dan Gorontalo untuk mengucapkan sumpah setia kepada VOC. Dengan begitu, VOC berarti telah menguasai kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah tersebut.
Permulaan abad ke 20, dengan diikat suatu perjanjian bernama lang contract dan korte verklaring, Belanda telah sepenuhnya menguasai Sulawesi Tengah, terhadap kerajaan yang membangkang, Belanda menumpasnya dengan kekerasan senjata. Pada permulaan abad ke 20 pula mulai muncul pergerakan-pergerakan yang melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Selain pergerakan lokal, masuk pula pergerakan-pergerakan yang berpusat di Jawa. Organisasi yang pertama mendirikan cabang di Sulawesi Tengah adalah Syarikat Islam (SI), didirikan di Buol Toli-Toli tahun 1916. Organisasi lainnya yang berkembang di wilayah ini adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang cabangnya didirikan di Buol tahun 1928. organisasi lainnya yang membuka cabang di Sulawesi Tengah adalah Muhammadiyah dan PSII.
Perlawanan rakyat mencapai puncaknya tanggal 25 Januari 1942. Para pejuang yang dipimpin oleh I.D. Awuy menangkap para tokoh kolonial seperti Controleur Toli-Toli De Hoof, Bestuur Asisten Residen Matata Daeng Masese, dan Controleur Buol de Vries. Dengan tertangkapnya tokoh-tokoh kolonial itu, praktis kekuasaan Belanda telah diakhiri. Tanggal 1 Februari 1942, sang merah putih telah dikibarkan untuk pertama kalinya di angkasa Toli-Toli. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama karena seminggu kemudian pasukan Belanda kembali datang dan melakukan gempuran.
Meskipun telah melakukan gempuran, Belanda tidak sempat berkuasa kembali di Sulawesi Tengah karena pada waktu itu, Jepang mendarat di wilayah itu, tepatnya di Luwuk tanggal 15 Mei 1942. dalam waktu singkat Jepang berhasil menguasai wilayah Sulawesi Tengah. Di era Jepang, kehidupan rakyat semakin tertekan dan sengsara seluruh kegiatan rakyat hanya ditujukan untuk mendukung peperangan Jepang. Keadaan ini berlangsung sampai Jepang menyerah kepada Sekutu dan disusul dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Pada awal kemerdekaan, Sulawesi tengah merupakan bagian dari provinsi Sulawesi. Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, pasca kemerdekaan adalah saatnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Rongrongan terus datang dari Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Belanda menerapkan politik pecah-belah dimana Indonesia dijadikan negara serikat. Namun akhirnya bangsa Indonesia dapat melewati rongrongan itu dan ada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.
Sejak saat itu, Sulawesi kembali menjadi salah satu provinsi di Republik Indonesia dan berlangsung hingga terjadi pemekaran tahun 1960. Pada tahun tersebut Sulawesi dibagi dua menjadi Sulawesi Selatan-Tenggara yang beribukota di Makassar dan Sulawesi Utara-Tengah yang beribukota di Manado. Pada tahun 1964, Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dimekarkan menjadi provinsi Sulawesi Utara yang beribukota di Manado dan Sulawesi Tenagh yang beribukota di Palu.
SEJARAH SINGKAT KABUPATEN BANGGAI
Tepatnya pada tanggal 3 November 1999 Gubernur Sulawesi Tengah (Brigjen Purn. H.B. Palidju) atas nama Menteri Dalam Negeri meresmikan berdirinya Kabupaten Banggai Kepulauan yang sebelumnya masih bernaung bergabung dalam Kabupaten Banggai. Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi satu kabupaten otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
Secara historis wilayah Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan mulanya adalah bagian dari Kerajaan Banggai yang sudah dikenal sejak abad 13 Masehi sebagaimana termuat dalam buku Negara Kertagama yang ditulis oleh Pujangga Besar Empu Prapanca pada tahun Saka 1478 atau 1365 Masehi. Kerajaan Banggai, awalnya hanya meliputi wilayah Banggai Kepulauan, namun kemudian oleh Adi Cokro yang bergelar Mumbu Doi Jawa disatukan dengan Wilayah Banggai Darat. Adik Cokro yang merupakan panglima perang dari Kerajaan Ternate yang menikah dengan seorang Putri Portugis kemudian melahirkan putra bernama Mandapar. Mandapar inilah yang dikenal sebagai Raja Banggai Pertama yang dilantik pada tahun 1600 oleh Sultan Said Berkad Syam dari Kerajaan Ternate. Raja Mandapar yang bergelar Mumbu Doi Godong ini memimpin Banggai sampai tahun 1625
Adapun sisa peninggalan Kerajaan Banggai yang dibangun pada abad ke XVI yang masih dapat ditemui hingga saat ini yaitu Keraton Kerajaan Banggai yang ada di Kota Banggai. Pada masa pemerintahan Raja Syukuran Amir, ibukota Kerajaan Banggai yang semula berada di Banggai Kepulauan dipindahkan ke Banggai Darat (Luwuk). Untuk penyelenggaraan pemerintahan diwilayah Banggai Laut ditempatkan pejabat yang disebut Bun Kaken sedang untuk Banggai Darat disebut Ken Kariken. Wilayah Banggai Darat dan Banggai Laut kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah menjadi Satu Kabupaten Otonom yang dikenal sebagai Kabupaten Banggai dengan ibukota Luwuk
Kabupaten Banggai merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi tengah yang terletak dibagian pantai timur Pulau Sulawesi. Kabupaten Banggai dengan ibukota Luwuk secara geografis terletak pada posisi 0° 30′-02° 20′ LS dan 122° 10′ – 124° 20′ BT. dengan batas wilayah sebelah utara Teluk Tomini, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Poso, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tolo dan sebelah timur berbatasan dengan laut  Banda.
Dari ibukota Propinsi Palu menuju ibukota Kabupaten Banggai Luwuk dapat ditempuh melalui jalan darat maupun udara. Jalan darat dapat memakai sarana perhubungan kendaraan umum bus-bus kecil, atau dengan kendaraan carteran. Palu – Luwuk dengan jarak sekitar 350 km. Transportasi udara dari ibukota Propinsi Palu dilayani oleh pesawat kecil (Twin otter/ Cassa) dengan waktu tempuh 1.5 jam. Penerbangan Palu – Luwuk secara regular setiap hari sekali. Dari Luwuk ke Pulau Peleng dilayani oleh ferry secara reguler sekali setiap hari. Sedangkan Luwuk- Pulau Banggai dilayani oleh perahu motor kayu yang jauh lebih kecil. Pelayaran Luwuk – Banggai dilakukan secara reguler dan singgah di beberapa ibukota kecarnatan dengan waktu tempuh antara 8 – 12 jam. Untuk mencapai pulau-pulau yang ada disekitar Pulau Peleng dan Pulau Banggai jalan satu-satunya adalah menggunakan perahu carteran.
Kabupaten Banggai menjadi salah satu dari 25 kabupaten yang menerima penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Pemerintah Indonesia 27 tahun lalu. Saat itu Kabupaten Banggai dianggap berprestasi karena mampu menyumbang 50 persen Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) bagi Provinsi Sulawesi Tengah.Iini. Kebanggaan masyarakat di daerah yang hanya berkepadatan penduduk 28 jiwa tiap kilometer perseginya ini bertambah karena kabupaten Banggai mampu menjadi penghasil beras nomor dua setelah Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah.
Monsu’ani Tano ternyata menjadi cara yang ampuh dalam memotivasi masyarakat Banggai untuk membangun daerahnya sendiri. Gemar menanam, makna dari istilah tersebut, telah menjadi gerakan yang mendapat tempat di hati masyarakat Banggai. Buktinya, dalam lima tahun ke belakang, pertanian telah menjadi pemasok terbesar kegiatan ekonomi daerah ini. Tahun 2000 misalnya, 54,4 persen (Rp 465,4 milyar) kegiatan ekonomi berasal dari sektor pertanian. Dan produksi beras menjadi primadona.
Dengan produktivitas rata-rata 3,0 ton per hektar, Kabupaten Banggai menghasilkan padi sebanyak 69.693 ton tahun 2000. Dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini menurun drastis hingga 29 persen. Sementara untuk tahun 2001, kabupaten ini juga mengalami kesulitan untuk mempertahankan produksi. Bulan Juli 2001 terjadi banjir akibat gelombang tsunami yang merendam dan merusak 43,5 hektar sawah di Kecamatan Batui. Banjir ini juga melanda Kecamatan Toili yang selama ini menjadi sentra penghasil beras Kabupaten Banggai.
Di samping tanaman bahan pangan, hasil perkebunan rakyat seperti kelapa, kakao, dan jambu mete misalnya, turut memberikan andil yang berarti bagi roda perekonomian Banggai. Di antara delapan kecamatan yang ada, Kecamatan Bunta menjadi sentra tanaman kelapa dan kakao. Sementara itu, jambu mete dan sebagian kakao dihasilkan oleh Kecamatan Batui. Sumbangan kelapa sendiri tidak kecil. Nilainya mencapai 9,1 juta dollar AS melalui ekspor 13.222 ton minyak kelapa. Ini belum termasuk ekspor bungkil kopra sebanyak 5.700 ton dan kopra 700 ton.
Hasil hutan pun tak kalah perannya bagi pertumbuhan ekonomi Banggai. Setidaknya berdasarkan angka hingga Agustus 2001 dari Iuran Hasil Hutan (IHH) diperoleh Rp 1,5 milyar dan dari Dana Reboisasi 453.915 dollar AS. Pemasukan itu berasal dari hasil kayu rimba logs dan selebihnya dari rotan, damar, kulit japari dan kemiri.
Saat ini Pertaminta terus-menerus berupaya menggali cadangan gas yang tersimpan di bumi Banggai. Tahun 2003 lalu Pertamina menemukan gas dengan kapasitas 34 MMSCFD (juta kaki kubik per hari) dan 160 BCPD (barrel kondensat per hari) dari hasil pemboran sumur Donggi (DNG #1) di desa Kamiwangi, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.
Sumur yang mulai ditajak tanggal 14 Agustus 2001 dan berhasil diselesaikan pada tanggal 4 September 2001 dengan kedalaman akhir 2502 MBLB (meter bawah lantai bor) diantaranya telah dilakukan uji kandung lapisan (UKL). Interval kedalaman 1705 – 1710 M dan menghasilkan 14 MMSCFGD + 50 BCPD. Sedang interval kedalaman 1620 – 1630 M menghasilkan 20 MMSCFGD + 110 BCPD. Kondensat yang dihasikan dari kedua lapisan tersebut mempunyai derajat API sebesar 54 derajat. Selanjutnya untuk membuktikan potensi cadangan gas di komplek Donggi maupun Blok Matindok Sulawesi Tengah akan dilakukan studi geologi dan geofisika terpadu yang melibatkan ahli eksplorasi, ahli reservoir dan ahli gas.
SEJARAH SINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
SEBANYAK 121 pulau, lima berukuran sedang, sisanya kecil-kecil bahkan ada yang berwujud batu karang, mencuat ke permukaan. Laut yang mengelilinginya merajut tebaran pulau itu menjadi satu untaian yang disebut Banggai Kepulauan. Luas hamparan laut di wilayah ini dua kali lipat dibandingkan dengan luas daratan yang ada.
SEBELUMNYA, kabupaten ini merupakan kesatuan wilayah dengan Kabupaten Banggai. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 1999 menetapkan pulau-pulau di tengah lautan tersebut menjadi daerah otonom. Kabupaten induk tetap disebut Kabupaten Banggai dan pemekarannya disebut Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep).
Sebagai wilayah kepulauan, laut menjadi bagian kehidupan sehari-hari yang selalu dan harus digeluti. Pasalnya, di sanalah terdapat potensi dan kekayaan alam yang pantas diolah dan diusahakan sebagai penopang kehidupan penduduk Bangkep. Laut yang bagi banyak orang terkesan menakutkan bagi kabupaten ini merupakan harapan.
Menurut sensus penduduk tahun 2000, penduduk yang sehari-hari menggeluti perikanan 8.299 orang, sedangkan sebagian petani merangkap menjadi nelayan. Saat lahan pertanian tak lagi membutuhkan banyak tenaga, mereka biasanya melaut mencari ikan. Dari hamparan air asin 6.522 kilometer persegi ini tahun 2002 ditangkap 11.487 ton ikan. Jika dirupiahkan, nilainya Rp 31,6 miliar, menurun dibandingkan dengan hasil tangkapan tahun sebelumnya yang tercatat 14.140 ton.
Data di atas bisa diperdebatkan karena banyak nelayan yang langsung menjual hasil tangkapan ke penampung di tengah laut. Kapal-kapal besar yang datang dari Sulawesi Utara dan Kendari setiap hari menunggu, dilengkapi pendingin. Kontras dengan kapal nelayan tradisional. Di tengah laut itulah transaksi jual beli terjadi.
Bangkep bergantung pada kehidupan sektor pertanian, termasuk perikanan. Separuh penduduk lebih hidup dari sektor ini, yakni 61.630 orang, sedangkan penduduk yang hidup dari perikanan 8.299 orang. Sudah umum diketahui kebanyakan petani merangkap sebagai nelayan.
Ikan kerapu hidup merupakan primadona tangkapan nelayan. Harga dari nelayan ke penampung berkisar Rp 60.000 hingga Rp 120.000 per kilogram, tergantung jenis ikan. Kerapu macan lebih murah daripada kerapu tikus, dan yang termahal ikan napoleon. Di tangan pedagang, harganya Rp 300.000 per kilogram.
Ikan layang atau ikan pelagis yang banyak ditangkap nelayan di tangan penampung dihargai sekitar Rp 500 per kilogram. Khusus layang super berekor kuning, harganya Rp 2.500 per kilogram. Selain ikan segar, Bangkep juga dikenal dengan cumi-cumi kering. Tahun 2002 dihasilkan 345.000 ton ukuran kecil dan 220.000 ton ukuran besar, sebagian besar dikirim ke Jawa.
Kontribusi perikanan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Bangkep tahun 2002 tercatat Rp 33,3 miliar, atau sekitar 6,8 persen dari total kegiatan ekonomi Rp 491,4 miliar. Perkebunan menyumbang 19,4 persen dan tanaman bahan pangan 18,5 persen.
Andalan perkebunan wilayah ini adalah kelapa, cengkeh, kakao, dan jambu mete yang dihasilkan hampir di seluruh kecamatan. Dari masing-masing komoditas tersebut tahun 2002 dihasilkan 18.235 ton kelapa, 805 ton cengkeh, 1.642 ton kakao, dan 1.115 ton jambu mete. Karena di Bangkep belum ada industri pengolahan yang mampu menyerap hasil perkebunan ini, petani memasarkan dalam bentuk apa adanya ke luar Bangkep.
Seperti halnya kelapa, setelah dikeringkan dalam bentuk kopra dikirim ke Luwuk, ibu kota Kabupaten Banggai. Di kabupaten induk terdapat pabrik minyak goreng yang membutuhkan bahan baku kopra. Sebagian dikirim ke Surabaya untuk keperluan yang sama. Adapun jambu mete sebagian besar dibeli oleh pedagang dari Pulau Jawa.
Cengkeh yang dulu pernah menjadi pundi-pundi uang petani kini terpuruk. Cengkeh kering per kilogram dihargai Rp 12.000-Rp 13.000. Padahal tahun 2002 pernah mencapai Rp 80.000.
Meskipun sumbangan tanaman bahan pangan wilayah ini terhadap perekonomian Bangkep cukup berarti, untuk mencukupi kebutuhan pangan terutama beras, Bangkep mendatangkan dari luar. Beras didatangkan dari Kabupaten Banggai yang di tahun 2002 surplus sekitar 32.000 ton. Juga didatangkan dari Kabupaten Parigi Moutong.
Mulai Maret 2003, khususnya di Pulau Banggai, listrik menyala 24 jam. Penerangan yang tanpa henti ini banyak menolong nelayan menyimpan hasil tangkapan. Produksi es untuk membekukan ikan akan selalu tersedia.
Sebagai wilayah kepulauan, angkutan laut sangat dibutuhkan. Apalagi kapal-kapal besar yang bisa mengangkut hasil bumi ke provinsi atau pulau lain tersedia. Sebelum Oktober 2003 ada kapal Pelni KM Ciremai yang menghubungkan Banggai ke Tanjung Priok, Jakarta . Satu minggu sekali kapal ini angkat jangkar dari Banggai. Berangkat Jumat pagi dan Senin pagi merapat di Tanjung Priok, Jakarta .
Keberadaan kapal tersebut sangat membantu perekonomian Bangkep. Hasil bumi dan laut wilayah ini, yang paling menonjol adalah cumi kering, bisa cepat sampai ke konsumen di Pulau Jawa. Namun, sejak Oktober 2003, setelah 10 tahun menjalani jalur ini, KM Ciremai tidak lagi singgah di Banggai. Sebagai gantinya, wilayah ini disinggahi KM Tilongkabila yang tak langsung ke Jakarta .
Kapal ini sebulan sekali mampir di Banggai. Alur perjalanan dari Bitung, Luwuk, Banggai, Morowali, Kendari, Makassar, terus ke Benoa. Bagi Bangkep, perubahan rute perjalanan dan jadwal kedatangan kapal yang semakin lama ini mempengaruhi perekonomian masyarakat.
Biaya yang dikeluarkan untuk komoditas dari Banggai yang di kirim ke Jawa semakin membengkak, waktu tempuh yang dibutuhkan semakin panjang. Konsumen terkena dampak karena barang tersebut semakin mahal. Kalau ada pesaing yang memasok dengan harga lebih miring dan waktu lebih cepat, bisa dipastikan konsumen akan beralih ke pemasok lain. Ini bisa menjadi ancaman serius bagi pedagang, petani, dan nelayan Bangkep.
Wilayah Bangkep kaya akan keindahan laut, pantai, dan pulau-pulau kecil yang memesona. Semakin sulitnya mencapai kabupaten ini, semakin jauh harapan untuk bisa menarik wisatawan. Kepada siapa lagi mereka berharap kecuali pemerintah pusat.
SEJARAH TEBENTUKNYA KABUPATEN BANGGAI..
Sejarah Kabupaten Banggai
Sekitar abad ke-13, masa pada masa keemasan kerajaan Singosari yang berpusat di jawa Timur, ketika itu Singosari di bawah kekuasan terakhir dan terbesar yaitu Kertanegara ( 1268-1292 ), nama Banggai telah di kenal dan menjadi bagian kerajaan Singaosari. Berikutnya, sekitar abad 13-14 Masehi pada masa kerajaan Mojopahit yang juga berpusat di Jawa Timur, ketika tampuk pemerintahan di pegang raja terbesar Mojopahit bernama Hayam Wuruk ( 1351-1389 ) saat itu kerajaan Banggai sudah dikenal dengan sebutan “BENGGAWI”dan menjadi bagian kerajaan Mojopahit.
Bukti bahwa kaerajaan Banggai sudah di kenal sejak zaman Mojopahit dengan nama Benggawi setidaknya dapat di lihat dari apa yang telah di tulis seorang pujangga Mojopahit yang bernama Mpu Prapanca dalam bukunya ”Negara Kartagama”, buku bertarikh caka 1478 atau tahun 1365 Masehi,yang dimuat dalam seuntai syair nomor 14 bait kelima sebagai berikut “Ikang Saka Nusa-Nusa Mangkasara, Buntun Benggawi, Kuni, Galiayo, Murang Ling Salayah, Sumba, Solor, Munar, Muah, Tikang, I Wandleha, Athawa Maloko, Wiwawunri Serani Timur Mukadi Ningagaku Nusantara”. (Mangkasara = Makasar, Buntun = Buton, Benggawi = Banggai, Kunir = Pulau Kunyit, Salayah = Selayar, Ambawa = Ambon, Maloko = Maluku ). Hayam Wuruk ingin mempersatukan Nusantara lewat sumpah Palapa yang di ucapkan sang Pati Gajah Mada. Dengan sumpah tersebut Hayam Wuruk makin terkenal dengan programnya mempersatukan Nusatara.
Di daerah yang sekarang kita kenal sebagai Kabupaten Banggai pernah bediri kerajaan-kerajaan kecil. Yang tertua bernama kerjaan bersaudara Buko dan Bulagi. Letak kerajaan Buko dan Bulagi berada di pulau Peling belahan barat. Kemudian muncul keajaan-kerajaan baru seperti, Kerajaan Sisipan, Kerajaan Lipotomundo, dan Kadupadang. Semuanya berada di pulau Peling bagian tengah (sekarang kecamatan Liang). Sementara di bagian pulau Peling sebelah timur (sekitar Kecamatan Totikum dan Tinangkung), waktu itu telah berdiri kerajaan yang agak besar yakni kerajaan Bongganan.
Upaya unntuk memekarkan kerjaan Bongganan dilakukan Pangeran dan beberapa bansawan kerajaan akhirnya membuahkan hasil bila sebelumnya wilayah kerajaan banggai hanya meliputi pulau Banggai, kemudian dapat diperlebar. Di banggai Darat ( kabupaten Banggai, waktu itu sudah berdiri Kerajaan Tompotika yang berpusat di sebelah utara ( Kecamatan Bualemo ) bagian Selatan kerajaan tiga bersaudara Motiandok, Balaloa, dan Gori-Gori.
Perkembangan Kerajaan Banggai yang ketika itu masih terpusat di Pulau Banggai, mulai pesat dan menjadi Primus Inter Pares atau yang utama dari beberapa kerajaan yang ada, sewaktu pemerintahan Kerajaan Banggai berada di bawah pembinaan Kesultanan ternate akhir abad 16. Wilayah Kerajaan Banggai pada tahun 1950-an hanya meliputi Pulau Banggai, kemudian diperluas sampai ke Banggai Darat, hingga ke Tanjung Api, Sungai Bangka dan Togung Sagu yang terletak di sebelah Selatan Kecamatan Batui. Perluasan wilayah Kerajaan Banggai dilakukan oleh Adi Cokro yang bergelar Mumbu Doi Jawa pada abad ke-16. Istilah ” Mumbu Doi” berarti yang wafat atau mangkat, khusus dipakai untuk raja-raja Banggai yang tertinggi derajatnya.
Adi Cokro adalah bangsawan dari Pulau Jawa yang mengabdikan diri kepada Sultan Baab-Ullah dari Ternate. Di tangan Adi Cokro kerajaan-kerajaan Banggai mampu dipersatukan hingga akhirnya ia dianggap sebagai pendiri Kerajaan Banggai. Adi Cokro tercatat pula sebagai orang yang memasukkan agama Islam ke Banggai. hal tersebut sebagaimana ditulis Albert C. Kruyt dalam bukunya De Vorsten Van Banggai ( Raja-raja Banggai). Adi Cokro bergelar Mumbu Doi Jawa, yang dalam dialeg orang Banggai disebut Adi Soko, mempersunting seorang wanita asal Ternate berdarah Portugis bernama Kastellia ( Kastella). Perkawinan Adi dengan Kastellia melahirkan putra bernama Mandapar yang kemudian menjadi Raja Banggai. Istilah ” Adi” merupakan gelar bangsawan bagi raja-raja Banggai, hal tersebut sama dengan gelar RM ( Raden Mas) untuk bangsawan Jawa atau Andi bagi bangsawan bugis.
Karena Kerajaan Banggai dikenal oleh Kerajaan Ternate, sementara Kerajaan Ternate ditaklukan Bangsa Portugis, otomatis Kerajaan Banggai berada dibawah kekuasaan Bangsa Portugis. Bukti, itu setidaknya dapat dilihat dengan ditemukannya sisa-sisa peninggalan Bangsa Portugis di daerah ini di antaranya meriam kuno atau benda peninggalan lainnya.
Tahun 1532 P.A. Tiele pernah menulis dalam bukunya De Europeers in Den maleischen Archipel, di sana disebutkan, bahwa pada tahun 1532. Laksamana Andres De Urdanette yang berbangsa Spanyol merupakan sekutu (kawan) dari Sultan Jailolo, pernah mengunjungi wilayah sebelah Timur Pulau Sulawesi ( Banggai ). Andres de Urdanette merupakan orang barat pertama yang menginjakan kaki di Banggai. Sedang orang Portugis yang pertama kali datang ke Banggai bernama Hernando Biautemente tahu 1596.
Tahun 1956 Pelaut Belanda yang sangat terkenal bernama Cornelis De Houtman datang ke Indonesia. Menariknya, pada tahun 1594 atau dua tahun sebelum datang ke Indonesia Cornelis De Houtman sudah menulis tentang Banggai. ketika Adi Cokro yang bergelar Mumbu Doi Jawa, kembali ke tanah Jawa dan wafat disana. Tampuk Kerajaan Banggai dilanjutkan oleh Mandapar dengan gelar Mumbu Doi Godong. Mandapar dilantik sebagai Raja Banggai pada tahun 1600 di Ternate oleh Sultan Said Uddin Barkat Syah.
Tahun 1602 Belanda datang ke Indonesia dan mendirikan Vereeniging Oast Indische Compagnie (VOC) yang merupakan Kongsi Dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur (Indonesia). Kesaksian salah seorang pelaut bangsa Inggris bernama David Niddeleton yang pernah dua kali datang ke Banggai menyebutkan; Pengaruh VOC di Banggai sudah ada sejak Raja Mandapar memimpin Banggai. Kerajaan Banggai pernah dikuasai Ternate. namun setelah Kerajaan Ternate dapat ditaklukan dan direbut oleh Sultan Alaudin dari Kerajaan Gowa (Sulawesi Selatan) maka Banggai ikut menjadi bagian dari Kerajaan Gowa. Dalam sejarah tercatat Kerajaan Gowa sempat berkembang dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dan kuat di Indonesia Timur.
Kerajaan Banggai berada di bawah pemerintahan Kerajaan Gowa berlangsung sejak tahun 1625-1667. Pada tahun 1667 dilakukan perjanjian Bongaya yang sangat terkenal antara Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gowa melepaskan semua wilayah yang tadinya masuka dalam kekuasaan Kerajaan Ternate seperti Selayar, Muna, Manado, Banggai, Gapi (Pulau Peling), Kaidipan, Buol Toli-Toli, Dampelas, Balaesang, Silensak dan kaili.
Pada saat Sultan Hasanuddin dikenal sebagai raja yang sengit melawan Belanda. Bentuk perjuangan yang dilakukan Hasanuddin ternyata memberikan pengaruh tersendiri bagi Raja Banggai ke-4, yakni Raja Mbulang dengan gelar Mumbu Doi Balantak ( 1681-1689 ) hingga Mbulang memberontak terhadap Belanda. Sebenarnya Mbulang Doi Balantak menolak untuk berkongsi dengan VOC lantaran monopoli dagang yang terapkan Belanda hanya menguntungkan Belanda, sementara rakyatnya di posisi merugi. Tapi apa hendak dikata, karena desakan Sultan Ternate yang menjadikan Kerajaan Banggai sebagai bagian dari taklukannya, dengan terpaksa Mbulang Doi Balantak tidak dapat menghindar dari perjanjian yang dibuat VOC (Belanda).
Tahun 1741 tepatnya tangga l 9 November perjanjian antara VOC dengan Mbulang Doi Balantak diperbarui oleh Raja Abu Kasim yang bergelar Mumbu Doi Bacan. Meski perjanjian telah diperbaharui oleh Abu Kasim, tetapi secara sembunyi-sembunyi Abu Kasim menjalin perjanjian kerjasama baru dengan Raja Bungku. Itu dilakukan Abu Kasim dengan target ingin melepaskan diri dari Kerajaan Ternate. Langkah yang ditempuh Abu Kasim ini dilakukan karena melihat beban yang dipikul oleh rakyat Banggai sudah sangat berat karena selalu dirugikan oleh VOC. Tahu raja Abu Kasim menjalin kerjasama dengan Raja Bungku, akhirnya VOC jadi berang (marah). Abu Kasim lantas ditagkap dan dibuang ke Pulau Bacan (Maluku Utara), hingga akhirnya meninggal disana.
Usaha Raja-raja Banggai untuk melepaskan diri dari belenggu Kerajaan Ternate berulang kali dilakukan dan kejadian serupa dilakukan Raja Banggai ke-9 bernama Antondeng yang bergelar Mumbu Doi Galela (1808 – 1829). Serupa dengan Raja-raja Banggai sebelumnya, Antondeng juga melakukan perlawanan kepada Kesultanan Ternate. Sebenarnya perlawanan Anondeng ditujukan kepada VOC (Belanda). Karena Antondeng menilai perjanjian yang disebut selama ini hanya menguntungkan Hindia Belanda dan menjepit rakyatnya. Karena itulah Antondeng berontak. Karena perlawanan kurang seimbang, Antondeng kemudian ditangkap dan dibuang ke Galela (Pulau Halmahera).
Setelah Antondeng dibuang ke Halmahera, Kerajaan Banggai kemudian dipimpin Raja Agama, bergelar Mumbu Doi Bugis. Memerintah tahun 1829 – 1847. Raja Agama sempat melakukan perlawanan yang sangat heroik dalam perang Tobelo yang sangat terkenal. Tetapi Kerajaan ternate didukung armada laut yang modern, akhirnya mereka berhasil mematahkan perlawanan Raja Agama. Pusat perlawanan Raja Agama dilakukan dari Kota Tua – Banggai (Lalongo). Dalam perang Tobelo, Raja Agama sempat dikepung secara rapat oleh musuh. Berkat bantuan rakyat yang sangat mencintainya, Raja Agama dapat diloloskan dan diungsikan ke wilayah Bone Sulawesi Selatan, sampai akhirnya wafat di sana tahun 1874.
Setelah Raja Agama hijrah ke Bone, munculah dua bersaudara Lauta dan Taja. Kepemimpinan Raja Lauta dan Raja Taja tidak berlangsung lama. Meski hanya sebentar memimpin tetapi keduanya sempat melakukan perlawanan, hingga akhirnya Raja Lauta dibuang ke Halmahera sedang Raja Taja diasingkan ke Pulau Bacan, Maluku Utara.
Dalam Pemerintahan Kerajaan Banggai, sejak dulunya sudah dikenal sistem demokrasi. Dimana dalam menjalankan roda pemerintahan Raja akan dibantu oleh staf eksekutif atau dewan menteri yang dikenal dengan sebutan komisi empat, yaitu:

1. Mayor Ngopa atau Raja Muda
2. Kapitan Laut Kepala Angkatan Perang
3. Jogugu atau Menetri Dalam Negeri
4. Hukum Tua atau Pengadilan

Penunjukan dan pengangkatan komisi empat, dilakukan langsung oleh Raja yang tengah bertahta. sementara badan yang berfungsi selaku Legislatif disebut Basalo Sangkap. terdiri dari Basalo Dodonung, Basalo Tonobonunungan, Basalo Lampa, dan Basalo Ganggang. Basalo Sangkap diketuai oleh Basalo Dodonung, dengan tugas melakukan pemilihan setiap bangsawan untuk menjadi raja. Demikian pula untuk melantik seorang raja dilakukan di hadapan Basalo Sangkap. Basalo sangkap yang akan melantik raja, lalu akan meriwayatkan secara teratur sejarah raja-raja Banggai.
Berurut kemudian disebutkanlah calon raja yang akan dilantik, yang kepadanya akan dipakaikan mahkota kerajaan. Dengan begitu, raja tersebut akan resmi menjadi Raja Kerajaan Banggai. Silsilah raja-raja Banggai disebutkan sebagai berikut:

1. Mandapar dengan gelar Mumbu Doi Godong,
2. Mumbu Doi Kintom,
3. Mumbu Doi Balantak,
4. Mumbu Doi Benteng,
5. Mumbu Doi Mendono,
6. Abu Kasim,
7. Mumbu Doi Pedongko,
8. Manduis,
9. Antondeng,
10. Agama,
11. Blauta,
12. Taja,
13. Tatu Tanga,
14. Saok,
15. Nurdin,
16. Abdul Azis,
17. Abdul Rahman,
18. Haji Awaludin,
19. Haji Syukuran Aminuddin Amir.

Demikian sejarah Banggai yang sekarang menjadi Kabupaten banggai
Profil Kerajaan Banggai
Setiap Komunitas Masyarakat pada Masa ke masa memiliki ikatan emosional yang kuat, baik karena kesamaan Adat Istiadat, maupun karena di satukan oleh kondisi Giografis Banggai adalah salah satu di antara Komunitas yang telah eksis ratusan Tahun yang lalu sebelum Kerajaan Banggai secara resmi terbentuk pada Tahun 1600 M.
Pada masa pra Kerajaan Banggai di wilayah kekuasan Kerajaan Banggai berdiri empat buah Kerajaan yang memiliki Wilayah dan berdaulat atas wilayahnya. Empat Kerajaan dimaksud adalah Babolau berkedudukan di Babolau ± 5 km dari Desa Tolise Tubono, Kokini berkedudukan di Desa lambako, Katapean berkedudukan di desa Sasaban ± 5 km dari Desa Monsongan dan Singgolok berkedudukan di Bungkuko Tatandak ± 7 km dari Desa Gonggong Keempat Kerajaan tersebut hidup dalam suasana saling mencurigai bahkan cenderung bermusuhan sehingga sering terjadi peperangan antara keempat Kerajaan tersebut ini, masing – masing mempertahankan kedaulatannya dan tidak ada yang mengalah.
Dalam suasa bermusuhan ini datang seorang Pangeran penyembar Agam Islam dari Kerajaan Kediri yang bernama Tabea ADI COKRO ( Mbumbu doi Jawa ),atau di Banggai dikenal ADI SOKO menginjakkan kaki di Banggai sekitar Tahun 1580 M, kedataangan Adi Cokro di Pulau Banggai menemukan suasana Masyarakat yang saling bermusuhan antara Kerajaan Babolau, Kokini, Katapean, dan Kerajaan Singgolok maka sebagai seorang yang bijak timbullah niatannya untuk mempersatukan kerajaan yang saling bermusuhan tersebut.
Adi Cokro selama tinggal di Banggai kawin dengan Putri Nurusjaffa salah seorang Putri Kerajaan Singgolok, dan Putri Kerajaan Babolau bernama Nursia Kutubuzzaman, perkawinan Adi Cokro dengan Nurussaffa Kutubul Qaus memperoleh seorang Putra bernama Abu Qasim dan perkawinan dengan Nursia Kutubuzzaman memperoleh anak bernama Putri Saleh. Namun sebelum beliu pergi ke Banggai, Adi Cokro pernah tinggal di Kerajaaan Ternate dan sempat kawin dengan seorang Bangsawan bernama Castella berketurunan Portugis, dari perkawinan ini memperoleh seorang Putra Maulana Prins Mandapar dan pendekatan perkawinan Adi Cokro tersebut berhasil mempersatukan Empat Kerajaan tersebut dengan memberikan kewenangan untuk mengangkat Raja atau Tomundo. Empat Raja yang dipersatukan tersebut diberi gelar Basalo yang dikenal dengan “ Basalo Sangkap “ Pada masa inilah terbentuknya awal mula Kerajaan Banggai secara terorganisir,
Sebagai pendiri Kerajaan Banggai mereka disebut Basalo Sangkap dengan kedudukan sebagai lembaga tinggi sejajar dengan Tomundo/ Raja. Basalo Sangkap membidangi urusan Legislatif dan penasihat Tomundo yang berhak memilih, mengangkat, melantik dan memberhentikan Raja. Sedangkan Tomundo membidangi urusan Eksekutif / pemerintahan kerajaan. Di Kerajaan Banggai tidak dikenal dengan adanya putra Mahkota, karena setiap pergantian Raja ditetapkan dalam musyawarah Basalo Sangkap. Silsilah Raja – Raja Kerajaan Banggai yang terbagi dalam 2 masa yakni periode Kerajaan Kuno dan Periode Kerajaan Baru ( 1600 – 2009 M ). Dan Silsilah Raja – raja setelah terbentuknya awal mula Kerajaan Banggai secara terorganisir 1600 – 2009 M
Secara De Jure kerajaan Banggai berakhir pada tahun 1952 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1952, tanggal 12 Agustus 1952 Tentang Penghapusan Daerah Otonom  Federasi Kerajaan Banggai.
Wilayah Kerajaan Bang­gai kini terletak di Kabupaten Banggai Kepulauan, Pulau Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut buku Babad Banggai Sepin­tas Kilas susunan Mach­mud HK, kerajaan ini di­perkirakan berdiri pada 1525.
Machmud mengatakan, sulit sekali memeroleh fakta-fakta yang obyektif untuk penulisan sejarah Banggai, apalagi tidak ada catatan tertulis sarna sekali tentang sejarah Banggai pada tahun-tahun sebelum abad ke-14. Sumbernya, kata Machmud, hanya cerita dari mulut ke mu­lut atau dari balelee, yakni cerita yang disampaikan dengan cara bernyanyi oleh seseorang yang dinilai kemasukan roh halus.
Satu-satunya bukti tertulis yang menunjukkan Banggai pada abad ke-14, adalah Nagarakre­tagama karangan Mpu Prapanca yang bertarikh 1278 Saka (1365 M). Prapanca menamai Banggai dengan Bang­gawi.
Empat Kerajaan Kecil: Babolau, Singgo­lok, Kookini, dan Katapean
Kerajaan Babolau me­rupakan satu dari empat kera­jaan kecil yang pernah berdiri di Pulau Banggai. Tiga kerajaan lainnya adalah Kerajaan Singgo­lok, Kookini, dan Katapean, yang masing-masing juga memiliki “rumah keramat” yang dianggap bekas is­tana. Tidak ada literatur yang dapat memastikan tahun berapa keempat kerajaan itu berdiri. Babad Banggai Sepintas Kilas, misalnya, hanya menyebut keempat kerajaan itu masih ber­diri sampai abad ke-15.
Delapan dari 24 pemangku adat Kerajaan Ba­bolau pun, tidak dapat memastikan tahun berapa Babolau dan tiga kerajaan lainnya berdiri. “Kami tidak tahu pasti tahun berdiri­nya. Tapi, dari cerita orangtua kami dulu, empat kerajaan ini­lah yang menjadi cikal bakal Ke­rajaan Banggai,” tutur Jabura, pemangku adat Kerajaan Babolau lainnya.


Adi Cokro, Panglima Perang Kesultanan Ternate, Pendiri Kerajaan Banggai
Dari sejumlah pustaka disim­pulkan, pada awal abad ke-16 empat kerajaan kecil itu diku­asai Kesultanan Ternate. Adi Cokro, Panglima Perang Kesultanan Ternate yang berasal dari Jawa, kemu­dian menyatukannya menjadi satu kerajaan, yaitu Kerajaan Banggai yang beribukota di Pu­lau Banggai. Adi Cokro inilah yang dianggap sebagai pendiri Kerajaan Banggai.
Oleh Adi Cokro, keempat rajanya kemudian dijadikan Ba­salo Sangkap yang terdiri dari Basalo Dodung (Raja Babolau), Basalo Gong-gong (Raja Singgo­lok), Basalo Bonunungan (Raja Kookini), dan Basalo Mon­songan (Raja Katapean).
Setelah memperluas wilayah Kerajaan Banggai, dari semula hanya Banggai Laut (kini Bangkep) sampai ke Banggai Daratan (Kabupaten Banggai), Adi Cokro kembali ke Jawa. Basalo Sangkap lantas memilih Abu Ka­sim, putra Adi Cokro hasil per­kawinan dengan Nurussa­pa, putri Raja Singgolok, men­jadi Raja Banggai. Namun, se­belum dilantik, Abu Kasim dibunuh bajak laut dalam suatu pelayaran hingga tewas.
Basalo Sangkap kemudian memilih Maulana Prins Manda­par, anak Adi Cokro yang lain, hasil perkawinannya dengan seorang putri Portugis. Basalo Sangkap ini pula yang melantik Mandapar menjadi raja pertama Banggai yang berkuasa mulai ta­hun 1600 sampai 1625. Menurut Machmud, Raja Mandapar berkuasa sejak tahun 1571 sampai tahun 1601.
Pelantikan Mandapar dan ra­ja-raja setelahnya dilakukan di atas sebuah batu yang dipahat menyerupai tempat duduk. Sampai saat ini batu tersebut masih ada di Kota Tua Banggai Lalongo, sekitar 5 km dari Kota Banggai.

Perang Tobelo
Setelah masa kekuasaan Raja Mandapar berakhir, raja-raja Banggai berikutnya berusaha melepaskan diri dari Kesultanan Ternate. Mereka menolak bekerja sama dengan Belanda, yang pada 1602 sudah menginjakkan kaki di Bang­gai. Upaya melepaskan diri dari kekuasaan Ternate ini mengakibatkan sejumlah ra­ja Banggai ditangkap lalu dibuang ke Maluku Utara.
Perlawan­an paling gigih terjadi pada masa pemerintahan raja Banggai ke-10 yang bergelar Mumbu Doi Bugis. Pada masanya meletuslah Perang Tobelo.
Sampai awal 2000, war­ga Banggai mengaku masih se­ring menemukan sisa-sisa Pe­rang Tobelo di Kota Tua Banggai Lalongo, sekitar 5 km dari pusat Kota Banggai. Sisa-si­sa yang dimaksud adalah berupa teng­korak dan tulang-belulang ma­nusia yang diduga sebagai tulang-belulang prajurit Kerajaan Banggai atau dari pihak Ternate. Warga pun sering menemukan porselin yang diperkirakan dibawa orang-orang Cina ke Banggai sejak abad ke-13.
Basalo Sangkap, Lembaga Legislatif ala Kerajaan Banggai
Hingga 1957 raja-raja Banggai berjumlah 20 orang. Jika dinilai tidak mampu me­mimpin, raja-rajanya dapat diberhentikan, layaknya kehidupan demokratis za­man ini.
Basalo Sangkap—se­macam lembaga legislatif—adalah yang bertugas memilih, melantik, dan memberhentikan raja Banggai. Terbentuknya Basalo Sangkap ini berawal dari empat kerajaan kecil di Pulau Banggai: Babolau, Singgolok, Kookini, dan Katapean.

Dalam Babad Banggai Sepintas Kilas dikatakan, sebe­lum Kerajaan Banggai berdiri, empat kerajaan ini selalu ber­selisih. Masing-masing ingin menguasai yang lain, saling bersitegang. Namun, persaingan tersebut tidak sampai pa­da peperangan, melainkan hanya adu kesaktian raja masing-ma­sing. Mungkin karena selalu ber­selisih, maka empat kerajaan ter­sebut jatuh ke dalam kekuasaan Kesultanan Temate, seki­tar abad ke-16.
Adi Cokro, Panglima Perang Kesultanan Temate yang berasal dari Jawa, kemudian menyatu­kan keempat kerajaan itu, men­jadi Kerajaan Banggai. Keempat rajanya kemudian dijadikan Ba­salo Sangkap yang terdiri dari Basalo Dodung (Raja Babolau), Basalo Gong-gong (Raja Singgo­lok), Basalo Bonunungan (Raja Kookini), dan Basalo Mon­songan (Raja Katapean).
Setelah Adi Cokro menyatu­kan keempat kerajaan itu, ia kembali ke Jawa. Basalo Sangkap lalu memilih Abu Ka­sim. Namun, se­belum dilantik, Abu Kasim dibunuh bajak laut. Basalo Sangkap pun memilih Maulana Prins Manda­par, lalu melantiknya menjadi raja pertama Banggai (1600-1625).

Komisi Empat dan Pembantu-pembantunya
Setelah Mandapar dilantik, Kerajaan Banggai mulai ditata sedemikian rupa sehingga sistem peme­rintahan dan kehidupan rakyatnya berjalan secara baik. Untuk membantu raja, diben­tuklah dewan menteri, dikenal dengan Komisi Empat. Komisi Empat ini terdiri dari Mayor Ngopa (Raja Muda), Kapitan Laut (Kepala Ang­katan Perang), Jogugu (Men­teri Dalam Negeri), dan Hukum Tua (Pengadilan).
Komisi Empat tersebut ma­sing-masing memiliki sejumlah pembantu. Mereka dan pemban­tu-pembantunya dipilih dan diangkat langsung oleh raja de­ngan persetujuan Basalo Sang­kap. Selain Komisi Empat dan pembantu-pembantunya, raja juga mengangkat staf pri­badi untuk urusan pemerintah­an dan rumah tangga istana.
Ketika empat raja yang men­jadi Basalo Sangkap itu mangkat, posisi mereka digantikan oleh keturunannya atau setidak-ti­daknya oleh orang yang memi­liki hubungan keluarga dengan mereka. Sampai saat ini ketu­runan dari Basalo Sangkap itu masih dapat kita temui.
Namun, peranan keturunan mereka tidak lagi sebagai Basalo Sangkap yang memilih, melan­tik, dan memberhentikan raja, melainkan sebagai pemangku adat kerajaan masing-masing. Peran­an Basalo Sangkap di Kerajaan Banggai telah berakhir seiring dengan berakhirnya kekuasaan Raja Banggai ke-20, Raja Syu­kuran Aminudin Amir, pada 1957. Dua tahun sete­lah itu, wilayah kekuasaan Ke­rajaan Banggai resmi menjadi Daerah Swantara (setingkat ka­bupaten) Tingkat II Banggai.
Jabura, salah seorang pemangku adat Kerajaan Babo­lau, mengatakan, silsilah keturunan Basalo Sangkap masih je­las. Masing-masing kerajaan (Babolau, Singgolok, Kookini, dan Katapean) memiliki 24 pe­mangku adat yang merupakan keturunan raja. Tugas mereka saat ini adalah menjaga dan me­lestarikan peninggalan kerajaan masing-masing, seperti istana, pedang, tombak, dan bendera pusaka.

Jejak-jejak Kerajaan Banggai
Di Kota Tua Banggai Lalongo, yang dahulu menjadi pusat Ke­rajaan Banggai_, pun masih dapat ditemukan sejumlah situs tua, seperti tempat duduk pelantikan raja-raja Banggai yang terbuat dari batu dan su­mur tua (sumber mata air penduduk setempat kala itu). Sayang, situs-situs berse­jarah tersebut sangat tidak terawat, ditutupi semak belukar.
Jejak Kerajaan Banggai juga dapat ditemukan dengan rnengunjungi Keraton Banggai yang terletak di pusat Kota Banggai. Namun, selain ti­dak mendapatkan informasi ta­hun berapa istana Kerajaan Banggai itu didirikan, kita juga tidak akan rnenemukan ben­da-benda peninggalan Kerajaan Banggai di sana, selain dua me­riam buatan Belanda.
Setelah keku­asaannya berakhir, raja-raja Banggai membawa benda-benda peninggalan kerajaan ke rumah­nya masing-masing. Hal itu terjadi karena raja-raja Banggai bukan berasal dari satu garis keturunan, melainkan dipilih dari rakyat biasa yang dianggap mampu memimpin Kerajaan.
Kamali Boneaka, Rumah Keramat Banggai
Jika biasanya para penjaga istana dan benda-benda pusaka kerajaan adalah para lelaki, lain halnya di Banggai Kepulauan, di mana perempuanlah yang dipercayakan bertugas menjaganya. Itu pun perempuan yang berusia 50 hingga 80 tahunlah yang memenuhi syarat menjaganya. Pimpinan ini diserahkan kepada seorang perempuan berusia 80 tahun bernama Patin.
Patin adalah seorang keturunan langsung dari salah seorang raja yang pernah berkuasa di Banggai. Sejauh ini tidak pernah ada yang berani mengusili ataupun menjamah koleksi pusaka itu. Hanya atas izin Patin seseorang diperkenankan masuk ke dalam istana. Patin adalah warga terpilih yang memiliki hak istimewa untuk tidur dan makan di rumah peninggalan kerajaan leluhur tersebut. Ia dihormati sebagai sosok suci yang layak menjadi penjaga utama karena dirinya memenuhi semua syarat yang ditentukan adat: keturunan langsung raja terakhir yang berdiam di istana itu, sudah tidak haid, dan tidak bersuami sehingga mampu sepenuh jiwa-raga mencurahkan dirinya bagi tugas yang diembannya.
Kata Kamali Boneaka secara harafiah berarti “rumah keramat”. Ini adalah bekas istana Kerajaan Babolau, salah satu kerajaan di Banggai Kepulauan yang ditaklukkan oleh Kesultanan Ternate dan kemudian bergabung dalam Kerajaan Banggai. Rumah panggung dari kayu yang masih berdiri kokoh konon sudah berumur ratusan tahun sehingga mengalami beberapa kali pemugaran. Di dalamnya tersimpan benda-benda pusaka yang usianya lebih kurang sama dengan usia rumah tersebut, seperti pedang, tombak, payung, dan bendera, juga kain pelantikan Tomundo sepanjang 17 meter bewarna merah. “
Rumah pusaka berbentuk panggung itu terdiri dari sebuah teras, sebuah ruang utama seluas kurang-lebih 5 x 8 meter, dan dua ruang kecil—satu kamar tidur  dan satu lagi dapur. Untuk memasuki rumah pusaka ini disediakan dua tangga: di sisi kanan dan sisi kiri teras. Menurut tradisi, tamu hanya boleh naik dari tangga di sebelah kanan teras. Sehari-hari, Patin melakukan kegiatan dan tidur di ruang utama rumah pusaka Kamali Boneaka .
Di rumah keramat ini tersimpan sebuah bendera pusaka warisan leluhur dari abad ke-13. Warnanya merah-putih, seperti Sang Merah-putih, namun ia merah-putih bersusun 13. “Kami yakin, Bendera Indonesia kini, terinspirasi salah satunya dari bendera Kerajaan Banggai,” kata Hamzen B. Kuat dari Lembaga Adat Masyarakat Banggai.
Benda-benda pusaka yang tersimpan di Kamali Boneaka tidak sembarang waktu bisa dipegang atau dibersihkan. Jadwalnya tiga tahun sekali. Membersihkannya pula harus menggunakan air yang diambil dari sebuah sumur yang dipercaya sebagai keramat di depan bekas Istana Kerajaan Babolau itu. Prosesi pencucian pusaka leluhur ini dinamakan Bakubusoi dalam dialek Banggai. Menurut Sri Wahyuni, salah seorang perempuan yang memelihara istana, benda-benda pusaka Kamali Boneaka hanya boleh disentuh oleh Patin.
Ada dua pedang melekat di dinding. Ada pula sebuah tongkat kayu, sebilah tombak, tameng dan payung pelantikan Tomundo (raja/ratu) diikat dengan kain merah di tiang tengah rumah. Lalu ada dua botol berisi air dari sumur keramat. Di bagian kanan ruang utama Kamali Boneaka tersimpan sejumlah kain merah pengikat perut yang dipakai saat pelantikan oleh 12 perempuan penjaga Kamali, ditambah dengan 17 meter kain panjang yang juga bewarna merah. Itu digunakan saat mengelilingi Tomundu baru yang akan dilantik.
“Molikur atau mengelilingi raja dengan kain panjang berwarna merah adalah satu tugas perempuan penjaga Kamali Boneaka,” tutur Patin.
Untuk menjaga Kamali Boneaka, Patin dibantu oleh para penjaga istana yang berjumlah 24 orang yang berusia 50 tahun ke atas, 12 perempuan dan 12 lelaki. Sehari-harinya, mereka bertugas membersihkan halaman istana, membersihkan istana dan menyiapkan makanan bagi Patin. Kamali Boneaka sangat dihormati dan kelestariannya sangat diperhatikan oleh setiap warga.